Bagaimana korporasi transnasional menjalankan hegemoninya pada kehidupan masyarakat lokal? Sejauh mana dinamika dan bentuk-bentuk resistensi terjadi? Saya akan mencari jawaban atas pertanyaan ini di Bojonegoro yang kini punya label baru kota minyak. Sebuah maskapai minyak raksasa bermarkas di Amerika Serikat, ExxonMobil Corporation, baru-baru ini tengah menyedot jutaan barel emas hitam di “Bumi Angling Dharma” itu.

Peta keluaran Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan wilayah Bojonegoro berada di bagian barat Propinsi Jawa Timur dengan jarak ± 110 Km dari ibukota Propinsi, Surabaya. Dari Jakarta, perjalanan menuju kabupaten ini bisa ditempuh lewat jalur kereta api atau bis antar propinsi. Jalur udara bisa ditempuh dengan pesawat komersial tujuan bandara Juanda, Surabaya, dilanjutkan naik bis antarkota yang melayani rute Surabaya-Bojonegoro. Letak kabupaten yang kaya minyak ini berbatasan langsung dengan kabupaten Lamongan di sebelah timur, kabupaten Jombang dan Nganjuk di bagian selatan, kabupaten Ngawi dan Blora di bagian barat, dan kabupaten Tuban di bagian utara.

Profil Kabupaten ini seketika berubah setelah cadangan minyak besar ditemukan. Sekitar awal April 2001, ExxonMobil mengumumkan penemuan kandungan minyak dan gas bumi yang melimpah di Blok Cepu. Sebesar 600 juta barrel minyak mentah dan 1,7 trilyun hingga 2 trilyun kaki kubik (TCF) gas bumi. Lokasi Blok Cepu sendiri berada di dua wilayah kabupaten: Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur dan Kecamatan Cepu Kabupaten Blora yang masuk Propinsi Jawa Tengah. Para ahli memperkirakan sebagian besar kandungan minyak ini berada di wilayah administrasi Kabupaten Bojonegoro sehingga di wilayah ini pula aktivitas eksploitasi serta fasilitas produksi dan pengolahan dipusatkan.

Roda Korporasi Migas di Blok Cepu
Pada pertengahan bulan Juli 2010, pertama kalinya saya berkunjung ke lokasi Blok Cepu selama 3 minggu. Baru pada awal bulan Maret 2011 atau selama kurang lebih 3 bulan, saya melakukan penelitian lapangan di desa-desa sekitar tambang yang meliputi lima desa: Desa Gayam, Desa Brabowan, Desa Bonorejo, Desa Begadon, dan Desa Mojodelik yang berada di Kecamatan Ngasem yang jaraknya sekitar 26 km sebelah barat Kota Bojonegoro (catatan yang ada dihadapan pembaca ini adalah serpihan hasil penelitian tersebut). Lokasi ini bisa diakses melalui jalan propinsi yang melintasi wilayah utara Kalitidu dan Ngasem --dua kecamatan yang saling berdekatan-- yang menghubungkan Kota Bojonegoro menuju arah barat ke Kota Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ini adalah satu-satunya jalan propinsi di Bojonegoro yang memanjang lurus menghubungkan kota-kota bagian utara Jawa Timur mulai Surabaya-Sidoarjo-Lamongan-Bojonegoro hingga Cepu-Blora (masuk Propinsi Jawa Tengah).

Kecamatan Ngasem harus ditempuh melalui jalan kecamatan sepanjang 17 km yang menghubungkan jalan propinsi di Kecamatan Kalitidu ke arah selatan; sementara perjalanan menuju lokasi pertambangan migas di Sumur Banyuurip harus melewati jalur lain, yakni jalan desa sepanjang 16 km yang menghubungkan jalan propinsi di Kecamatan Kalitidu ke arah selatan menuju desa Gayam dan Desa Mojodelik (wilayah Kecamatan Ngasem) dengan lebih dulu melewati Desa Sumengko dan Desa Katur yang masuk Kecamatan Kalitidu. Jalan desa ini adalah satu-satunya jalan yang paling siap digunakan sebagai jalur transportasi pengembangan Blok Cepu. Kebanyakan hunian penduduk dan fasilitas pemerintah berada di sepanjang jalan utama ini seperti kantor desa, sekolah-sekolah, masjid, dan puskesmas desa. Sejumlah warga bercerita pada saya, ExxonMobil pernah dipaksa mengaspal jalan ini lewat serangkaian demontrasi karena debu-debu yang mengepul dari roda truk-truk besar milik perusahaan-perusahaan subkontraktor. Sampai setidaknya tahun 2006, praktis tidak ada sarana transportasi yang melewati jalanan ini, baik mobil angkutan umum maupun kendaraan ojek.

Mulai pertengahan tahun 2006, ketika pemerintah RI takluk lewat penandatanganan Joint Operation Agreement (JOA) antara Exxon Mobil dan Pertamina, Mobil Cepu Limited (MCL) anak perusahaan ExxonMobil secara resmi bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, perusahaan subkontrak, dan berbagai pihak seperti pejabat kecamatan, perangkat desa, melibatkan makelar dan preman untuk mengambil alih tanah-tanah warga. Jauh dari asumsi bahwa praktek-praktek ini berjalan mulus, aktivitas ini berlangsung secara brutal, koruptif, penuh tipu daya, intimidasi, dan kekerasan.

Kunjungan Awal
Interaksi awal saya dengan masyarakat sekitar Blok Cepu terjadi pada akhir bulan Juli 2010, di sebuah warung kopi, ketika saya mulai melakukan preliminary research, penelitian pendahuluan. Bermula dari warung kopi ini pula saya mendapati pengalaman yang mungkin tak pernah terlupakan. Tiga pengunjung warung nampaknya tahu saya bukan warga asli setempat. Sorot matanya tajam, penuh selidik curiga. Maklum, desa ini pernah mengalami trauma karena banyak warga asing yang masuk desanya. Mulai para spekulan tanah, makelar, LSM luar dan para pekerja di proyek tambang. Jauh-jauh hari saya sudah mendengar bahwa warga lokal mulai cemburu dan jengkel karena banyak orang yang merebut “lahan” mereka, baik dalam pengertian lahan tanah maupun lahan pekerjaan. Mereka punya kesan tenaga kerja lokal ditinggalkan. Segera saya menyadari keadaan. Baju rapi mulus, celana jins dan sepatu yang saya kenakan rupanya membuat jarak perbedaan terlihat menyolok.

Beruntung dengan modal bahasa Jawa campuran ngoko-kromo-Indonesia dan tatakrama pergaulan yang sepantasnya membuat obrolan antar kami tak mengalami hambatan semakin jauh. Namun segera saya dibuat kaget. Seorang pria pengunjung warung yang berkulit legam dengan pakaian kumal –dia seorang petani desa setempat- mengatakan kepada saya: “Banyak mahasiswa datang ke sini sok dengan misi ini dan itu, tapi setelah dapat tanda tangan kepala desa ya selesai. Yang penting tanda tangan, setelah itu selesai, lulus. Kan itu saja butuhnya.”

Mendengarnya, saya langsung kikuk. Salah tingkah. Saya tersenyum kecut sambil mengangguk, mencoba memahami dengan hati tak menentu. Perasaan campur aduk. Sejurus kemudian saya segera memperjelas posisi. Bahwa saya sedang menjalankan penelitian untuk kepentingan tugas akhir kuliah saya di Jakarta. “Saya suka kopi, suka nongkrong di warung kopi. Dari warung kopi ini saya bisa mendengar cerita-cerita dari warga yang mungkin nggak saya peroleh dari kantor kelurahan atau perangkat desa”. Saya seperti orang tolol yang berusaha mengelak tak tahu malu.

Saya sendiri memaklumi. Dalam posisi mereka yang dilanda trauma, rasa frustrasi dan saling curiga, mereka cenderung memilih-milih kepada siapa harus berbicara dan apa yang mesti dibicarakan. Maklum, warga sekitar rupanya sudah jengkel dipermainkan oleh para makelar yang mempermainkan harga-harga tanah, atau kepada orang asing pendatang baru yang telah “merebut” peluang mata pencaharian di tanah ibu pertiwi mereka.

Kira-kira menjelang waktu sholat Asar habis, saya bisa melepaskan diri dari sindiran yang menyengat ini dengan alasan hendak pergi ke mushola terdekat. Tapi tetap saja kesadaran saya masih tertampar oleh sengatan kata-kata seorang petani kecil, kesadaran yang rapuh dari siapapun mahasiswa yang gemar membanggakan diri sebagai “yang terpelajar”. Mungkin sebagian masyarakat, tak terbatas di lokasi penelitian ini dilakukan, sudah mulai bosan dimanfaatkan sebagai “objek” pengumpulan data. Setelah lulus dan gelar diraih atau setelah “order proyek” selesai, hasil penelitian tersebut tak berpengaruh apalagi mengubah kehidupan mereka. Nampaknya mereka tahu “kebiasaan akademik” semacam ini…

Momen-Momen Hegemoni
Di mushola, saya bertemu seorang pemuda yang menjadi imam sore itu. Seusai shalat, segera ia berganti baju dengan sehelai kaos. Di dadanya tertulis “Banser”. Dari perbincangan baru kemudian tahu, pria ini rupanya seorang pengurus ranting Banser (Singkatan dari “Barisan Serba Guna”) desa setempat, sayap paramiliter organisasi Pemuda Anshor yang jamak diketahui berada di bawah payung organisasi social keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Sehari-hari Musadad, begitu pria 37 tahun itu dipanggil, mengajar anak-anak santri yang mengaji di mushola yang didirikan ayah mertuanya sekitar 40 tahunan lampau.

Musadad adalah salah satu pemuda terdidik secara baik di kampungnya. Pemuda terpelajar seperti dia mungkin jumlahnya satu, dua saja di Desa Gayam. Lulusan perguruan tinggi di kota Bojonegoro ini juga seorang aktifis mahasiswa semasa kuliahnya. Berbekal pengalaman sebagai aktifis, ia mendirikan LSM Community Health Centre (CHC) dan dipercaya mengelola program pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar tambang. Program ini didanai oleh Mobil Cepu Limited (MCL).

Tidaklah gampang bagi masyarakat local setempat mendapat proyek-proyek atau dana program CSR dari perusahaan. Banyak tender proyek pengembangan Blok Cepu dimenangi oleh kontraktor besar dari luar Bojonegoro. Sementara kontraktor-kontraktor kecil, PT-PT yang didirikan oleh warga setempat harus gigit jari lantaran kalah dalam tender akibat minim dana dan tak masuk kualifikasi. Begitu pula nasib LSM-LSM milik masyarakat setempat.

Maraknya LSM-LSM atau Ornop ini benar-benar gejala baru di Bojonegoro. Sampai tahun 2009, terdapat 189 LSM yang terdaftar di pemerintah daerah. Catatan saya menunjukkan, sampai tahun 2005 terdapat 44 LSM yang terdaftar. Namun sejak 2006, jumlah ini naik dua kali lipat yakni mencapai 87 buah sampai pertengahan tahun 2010. Masa paling produktif terjadi pada tahun 2008 yang ditandai lahirnya 25 LSM yang terdaftar dalam setahun.

Sebagian besar ornop ini muncul sejak ExxonMobil mengumumkan kandungan minyak dan gas di Banyuurip-Jambaran, Blok Cepu. Sebagian menyuarakan isu-isu, meneriakkan tuntutan-tuntutan dan berdemonstrasi untuk merespon rencana aktivitas eksploitasi migas di wilayah mereka. Pada 2002, Forkomasbaja (Forum Komunikasi Masyarakat Banyuurip-Jambaran) didirikan. Ketuanya Parmani, seorang guru SMP Brabuwan. Kira-kira setahun kemudian berdiri pula SPBU (Serikat Pemuda Banyuurip) yang dibidani oleh beberapa aktifis mahasiswa setempat dan gabungan pemuda karang taruna desa-desa sekitar tambang. Organisasi-organisasi ini berbasis massa warga sekitar lokasi tambang yang menyuarakan aspirasinya melalui media massa maupun unjuk rasa.

Selain Forkomasbaja dan SPBU, muncul beberapa LSM lain yang sebagian bermarkas di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan kota lain. LSM-LSM yang datang belakangan adalah organisasi yang menjalankan proyek pemberdayaan yang didanai oleh ExxonMobil lewat program CSR (Corporate Social Responsibility). Ada yang membedakan antara jenis LSM yang pertama dengan LSM yang terakhir. Forkomasbaja dan SPBU adalah organisasi yang memiliki basis massa dan tidak didanai oleh korporasi (setidaknya tergambar pada periode awal pembentukannya). Sebaliknya, LSM yang terakhir sebagian hadir atau baru dibentuk untuk kepentingan menjalankan proyek CSR yang dananya digelontorkan ExxonMobil. Kadang kebaikan perusahaan yang semacam ini ditampakkan dalam bentuk pemberian seragam sepak bola klub kampung, bantuan kecil untuk perpustakaan, membiayai keamanan dan lain-lain bagi warga sekitar. Orang pun pelan-pelan mulai mengapresiasi apa yang dilakukan perusahaan kepada mereka lewat gestur-gestur simbolik itu.

Cerita tentang LSM-LSM sekitar tambang (orang menyebutnya LSM very-very local), para pemimpinnya semula bukanlah tokoh desa atau elit masyarakat. Sebab, mereka yang disebut elit desa atau tokoh masyarakat adalah perangkat desa di sekitar kepala desa. Ketokohan para pimpinan organisasi ini baru terbangun sejak nama mereka disebut-sebut oleh media massa sebagai pemimpin unjuk rasa dan berbicara atas nama warga. Dengan “symbolic capital” ini, di kemudian hari, tokoh-tokoh seperti Parmani yang seorang guru SMP bersama aparat desa memiliki jaringan yang luas dan dipercaya menjadi calo tanah oleh para spekulan. Parmani dan kawan-kawannya juga sering bernegosiasi dengan berbagai pihak (misalnya perusahaan “mainkon”) menggarap proyek-proyek perusahaan untuk kepentingan ekonomi yang tak selalu selaras dengan kepentingan masyarakat banyak. Seorang Humas MCL mengakui, bahwa keberadaan LSM sangat penting artinya untuk “menjembatani” kepentingan antara masyarakat dan perusahaan.

Para elit desa ini umumnya menempati bagian hilir dalam hierarki penikmat kemakmuran.dari korporasi migas. Paling tidak mereka terdiri dari 3 kelompok. Para pejabat baik aparat desa dan aparat kecamatan yang mengambil untung dari makelar tanah, mengambil fee berlipat dari penjualan tanah warga. Lalu para preman yang dengan berbagai cara terlibat makelar tanah atau memeras para kontraktor. Kedua kelompok ini belakangan mendirikan badan-badan usaha untuk memperoleh proyek-proyek yang disubkontrakkan. Kelompok ketiga adalah warga terdidik dan punya jaringan yang lalu mendirikan LSM sendiri atau berjejaring dengan LSM lain. Mereka sekali waktu bersikap kritis, namun seringkali bersikap seperti “diplomat tak resmi” dari pihak korporasi. Tiga kelompok inilah yang menjadi kolaborator “very-very local” yang memungkinkan proyek migas Blok Cepu beroperasi, sekaligus pada saat yang sama keberadaan mereka dimungkinkan dan difasilitasi pula oleh korporasi.

Musadad, pemuda Gayam aktifis LSM itu, nampaknya sadar benar bahwa dirinya adalah seorang kolaborator. Mungkin kolaborator setia malahan.

Momen Resistensi
Pengamatan saya terhadap kehidupan masyarakat local tidak berakhir pada kesimpulan bahwa mereka terkooptasi penuh dalam pusaran tujuan-tujuan korporasi, meskipun sulit dibantah bahwa Exxon Mobil berkepentingan terhadap mereka. Dugaan sementara itu keliru, atau separoh keliru. Rupanya, kolaborasi antar berbagai aktor itu juga rentan terhadap transformasi dan potensial retak oleh sebab-sebab yang kompleks dan tak terduga. Sebuah peristiwa menyadarkan saya.

Pada Maret 2011, setelah menyelesaikan beberapa aktivitas di Jakarta, saya kembali ke Desa Gayam untuk melanjutkan penelitian. Tentu saja Musadad orang pertama yang saya temui: seorang pengurus Banser, ketua ranting Anshor, yang juga salah seorang “kolaborator” penelitian saya. Setelah basa-basi sejenak, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tak pernah saya duga. Berikut ini saya ambil dari catatan lapangan saya:

“...Exxon itu penjajah benar itu. Program-program Comdev itu untuk memudahkan proyek... Saya heran waktu warga mengalami keracunan akibat kebocoran gas, saya dilarang pegawai Exxon membawa warga itu ke rumah sakit. Apalagi peristiwa itu diketahui banyak wartawan. Waktu itu saya memang bawa wartawan. Tapi mosok ada warga keracunan kok ga boleh dibawa ke rumah sakit, itu kan aneh. Waktu itu saya pakai mobil MCL yang biasa saya gunakan itu... ...Terus pas warga Gayam blokir jalan karena MCL nggak mau nyumbang lampu jalan di depan itu. Padahal mobil-mobil truk MCL sering lewat situ dan kalau malam hari kan gelap. Karena dianggap ganggu keluar-masuk truk, mobil-mobil, ya saya dan temen-temen..ada kamituwo, lurah Gayam dan lainnya dipanggil MCL. Pertemuan di hotel MCM Bojonegoro. Dari MCL ada Deddy Affidick. Itu bagian External Relation MCL. Affidick menegur kita: “Anda ini sudah diberi kue, dapat program MCL, kenapa malah mendukung demo. Mestinya bisa meredam, mengendalikan warga. Kalian mau merongrong MCL ya..?!.” Begitu kata Deddy Affidick waktu itu...(diam sejenak). Sejak saat itu saya sadar kalau MCL itu penjajah. Tulis saja, MCL penjajah. Kalau saya diam saja berarti saya ikut jadi blankon-nya MCL. Mosok kok arep dadi blankone londo..”.(30 Maret 2011)

Musadad tak bisa menyembunyikan mimik mukanya yang marah, jengkel dan kesal. Ia mungkin menaruh segumpal kebencian di dadanya, yang membuat darahnya mendidih. Pemuda ini bercerita tentang hubungan dirinya dengan perusahaan ExxonMobil yang memburuk. Tapi justeru berawal dari situ, ia menerima ketersingkapan baru sebuah kenyataan. "MCL Penjajah", katanya. Bahkan ia pun perlu meminta saya menjadi juru bicaranya untuk sebaris makiannya, agar suaranya didengar perusahaan dan diketahui masyarakat.

Ini adalah pengalaman personal Musadad yang memberi gambaran tentang hubungan LSM atau masyarakat local dengan perusahaan tambang. Sejak era reformasi relasi antara korporasi dan komunitas belakangan ini semakin kompleks dan dinamis, karena semakin luasnya ruang masing-masing untuk mengekspresikan kepentingannya, sekaligus memungkinkan terjadinya konflik. Kepentingan korporasi adalah bagaimana ia mengamankan bisnisnya dengan cara melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola dana Comdev/CSR. Sementara di pihak lain dana Comdev/CSR dianggap oleh LSM lokal sebagai bagian dari hak warga yang harus didistribusikan kepada mereka.

Musadad adalah koordinator Community Health Centre (CHC), salah satu LSM setempat yang didanai MCL untuk mengelola program pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekitar tambang. Ia sadar sepenuhnya korporasi mau tidak mau membutuhkan tokoh-tokoh lokal seperti dirinya yang bisa digunakan untuk meredam protes warga dan gangguan-gangguan lainnya. Tahu itu ia mengajukan program untuk mengelola dana Comdev. Hubungan ini disadari atau tidak lalu membentuk jalinan kolaborasi antara LSM lokal dan korporasi, yang mana orang-orang seperti Musadad bisa mengambil untung darinya dan pada sisi yang lain korporasi memperoleh legitimasi dan jaminan penerimaan warga. Selain dipakai menjalankan program, dana tersebut mungkin saja digunakan untuk kepentingan sendiri, menjalin hubungan-hubungan baik dengan konstituennya dan menaikkan statusnya di mata masyarakat.

Namun begitu, penilaian atas hubungan-hubungan itu berdasarkan kepentingan pribadi semata cenderung agak naif, sebab memungkiri kenyataan bahwa Musadad adalah warga lokal yang terikat secara moral dan sosial dengan masyarakat dimana dia berada dan bertanggung jawab atas kehidupan sosial di sekitarnya. Musadad sendiri adalah menantu seorang kiai lokal tua yang selama bertahun-tahun mengabdi kepada masyarakatnya dan sehari-sehari mengelola sebuah musholla dengan puluhan anak-anak santri yang mengaji tanpa dipungut biaya. Selain itu, ia juga seorang pengurus tingkat desa dari sebuah organisasi pemuda keagamaan setempat yang memegang nilai-nilai tertentu yang diyakininya. Oleh karena itu, tindakan-tindakannya tak selalu ditentukan oleh motif-motif keuntungan pribadi semata.

Peristiwa itu memperlihatkan secara jelas bagaimana hubungan kolaboratif antara korporasi dan aktifis LSM lokal itu tiba-tiba retak. Dominasi korporasi yang terartikulasi secara vulgar dan telanjang telah melahirkan subjek resisten yang potensial mengancam. Bahkan transformasi kesadaran ini disertai oleh bangkitnya suatu ingatan masa lalu tentang penjajahan.

Musadad terang-terangan menolak cara-cara korporasi yang memperlakukan dirinya seperti “blankone londo” (antek Belanda), seperti dulu penjajah mendikte dan mengendalikan rakyat pribumi lewat tangan-tangan para priyayi. "Blankon Londo", sebutan yang oleh seorang kiai kampong yang rumahnya menjadi tempat menginap saya pada malam yang lain diserupakan dengan dajjal itu. []